Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan inisiatif penting dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Dasar hukum pembentukan JDIH terletak pada beberapa regulasi yang mendasari penyelenggaraan informasi dan dokumentasi hukum di Indonesia.
Salah satu dasar hukum utama JDIH adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi bagi publik, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengakses informasi yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan pemerintah.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga menjadi landasan penting. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan JDIH di setiap instansi pemerintah, yang bertujuan untuk memfasilitasi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum secara efektif.
Dengan adanya dasar hukum yang jelas, JDIH berkomitmen untuk menyediakan informasi hukum yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses, guna mendukung masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi, JDIH berupaya menjadi sumber utama informasi hukum di Indonesia, sehingga setiap individu dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat.